KARYANTARA.COM

Semangat kolaborasi kreatif makin digelorakan bupati Konawe. Langkah demi langkah menata internal birokrasinya perlahan dibenahi. Yang terbarukan, mengumpulkan semua pemimpin politik tingkat desa duduk bersama menyatukan persepsi membangun daerah yang dikenal lumbung beras. 


Pertemuan yang dikemas berjudul Rakor penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan tema “Membangun Desa Menata Kota Wujudkan Konawe Bersahaja Menuju Indonesia Emas 2045”. Rakor ini sangat riuh. Dihadiri 291 Kades, 57 Lurah, 28 Camat serta puluhan pimpinan organisasi pimpinan daerah (OPD). Giat tersebut berlangsung di gedung Wekoila, Rabu (23/4) yang juga dihadiri Sekda Konawe Dr. Ferdinand, SP., MH, Kapolres Konawe AKBP Noer Alam, S.IK, Kajari Konawe Dr. Musafir Menca, SH., S.Pd., MH, dan Pabung Kodim 1417/Kendari Letkol Inf Azwar Dinata, SH.  



Bupati Konawe, H. Yusran Akbar berdiri memberikan sambutan dan arahan selama sejam lebih. Kuatnya berdiri sebagai penanda semangat pengabdian menjadikan Konawe lebih unggul. Yusran menegaskan kepada Kadesnya untuk menata ulang kepemimpinan di desa yang berbasis kebutuhan masyarakat. Jangan membuat kegiatan yang orientasinya kebutuhan pribadi sebab Dana Desa hadir untuk memutus rantai kemiskinan dan menjadikan warga desa sejahtera.


Yusran berharap agar semua potensi desa menjadi fokus pembangunan. Kuatkan lahan pertanian, perkebunan dan juga potensi desa di bidang pariwisata. “Kita ini jadi pemimpin harus rela menderita demi rakyat. Olehnya saya minta kepada semua kepala desa merencanakan pembangunannya dengan baik, ikhlas dan terukur demi menjadikan masyarakatnya terlepas dari kungkungan kemiskinan. Maka yang perlu dilakukan bangun semua potensi  keunggulan masyarakat serta alamnya,” harapnya.


Ketua Kadin Konawe ini juga mengingatkan para Kades agar mengelola anggaran Dana Desa dengan jujur. Tidak usah neko-neko. Luruskan niat, bahwa menjadi kepala desa adalah pengabdian mulia sehingga tujuannya makin terarah yaitu memakmurkan masyarakat. “Saya minta semua Kades untuk selalu konsultasi, berkoordinasi dengan saya , atau sama pak Kajari, Kapolres dan Pabung Kodim. Kita semua siap bergotong royong bangun desa bangun Konawe dan bangun Indonesia. Kita satukan visi menjadikan Konawe unggul di segala bidang,” terangnya. 


Tentu sesuai amanat pembangunan dari Desa untuk Pemerataan ekonomi, Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta pemberantasan Korupsi dan Narkoba. Kemudian Harmoni Lingkungan, Budaya, dan Toleransi Beragama. Asta Cita pak Prabowo yaitu mengurangi angka kemiskinan, peningkatan SDM yang berkualitas, serta pertumbuhan ekonomi yang ingklusif. 


Wabup Konawe, Syamsul Ibrahim juga menegaskan dihadapan para Kades akan memberikan honor yang layak terhadap semua perangkat desa, guru ngaji, imam masjid serta perangkat lain yang turut membangun jalannya pemerintahan desa. 

Syamsul juga menegaskan jangan lagi ada Kades seenak hati mengganti perangkatnya. Jika masih ada maka Kadesnya akan turut diperiksa. “Kita ingin Konawe yang luas wilayahnya ini bisa merata kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Semua ini bisa kita gapai jika semua Kades benar-benar membangun desanya,” katanya.


Kapolres Konawe, Noer Alam saat pengarahan tidak terlalu banyak mengeluarkan statmen. Dia menegaskan kepada semua Kades untuk menjadi pemimpin yang on the track. Basis utama pemimpin itu melayani. Berkorban dan terus hadirkan inovasi membangun desa. Kemudian yang terpenting jangan jadi pemimpin yang mengambil hak masyarakat terutama merebut tanah orang lain. Sebab, jika ini dilakukan maka dosanya turun temurun pada anak cucu. 


“Amanat pak Presiden sangat jelas. Kemudian visi pak bupati juga sudah jelas termasuk tujuan menjadi pemimpin di tingkat desa sangat jelas tujuan awalnya. Olehnya mari bersama wujudkan visi dari pusat hingga daerah. Kami di Polres Konawe hingga jajaran Polsek dan anggota Bhabinkamtibmas siap berkolaborasi menjadikan daerah ini berdaya saing,” tegas Akpol 2006 ini. 


Begitupun dengan Kajari Konawe, Dr Musafir menjelaskan hadirnya Dana Desa untuk membangun warga desa. Jangan justru dana habis, masyarakat tidak jadi apa-apa. Musafir menegaskan agar Kades jangan lagi terbitkan Surat Kuasa Tanah (SKT) karena sejak tahun 2017 sudah ada larangannya. Selain ini, Musafir meminta para Kades agar dalam pengelolaan anggarannya jangan duplikasi, markup dan fiktif. Jadilah kepala desa yang lebih banyak memberi ketimbang mengambil. “Untuk itu, kami sudah siapkan konsultasi hukum gratis. Silakan akses kapan saja di kantor kami. Kami siap memberikan pendampingan demi tercapainya cita-cita pembangunan,” katanya. 


Penulis: Kalpin