Dewan Pembina AP2, La Ode Hasanudin Kansi



Sekadar Himbauan Berantas Korupsi 


KENDARI, KARYANTARA.COM

Problem terbesar di bumi Anoa adalah kerusakan hutan akibat penambangan ilegal. Fakta ini sudah diungkap oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra dengan cara menangkap sejumlah penambang yang menyalahi aturan. Bahkan jajaran kejaksaan berhasil mengumpulkan ratusan miliar dana korupsi bidang pertambangan dan sudah disetorkan ke kas daerah melalui PNBP. Jajaran Polda Sultra juga sudah membuktikan hal yang sama. Namun, KPK-RI dipertanyakan penegakan hukumnya di bidang pertambangan. 


“Kami apresiasi Kejati dan jajarannya sudah mengungkap sejumlah korupsi besar di bidang pertambangan. Begitu juga dengan Polda Sultra. Namun, sejauh ini dalam catatan kami di AP2 tidak terdengar taring KPK mengungkap ekstra ordinari crime bidang pertambangan di bumi Anoa. Kerjanya cuma koordinasi saja, heran juga kita ini,” kata Dewan Pembina Aliansi Pemuda dan Pelajar (AP2 Sultra), La Ode Hasanuddin Kansi saat diwawancara sejumlah wartawan di gedung rumah aspirasi DPRD Sultra, Selasa (29/7/2025).


Senada dengan ketua Umum, Ferdin Nage, Ketua Umum AP2 Sultra mengkritisi dugaan penyalahgunaan keuangan negara di sektor pendidikan dan kesehatan. Dua hal ini sangat krusial untuk jadi atensi lembaga rasuah KPK. “Pekan lalu sudah kami suarakan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang para kepala sekolah yang melakukan pungli terhadap calon siswa dengan cara memperjualbelikan seragam sekolah yang tidak sesuai aturan. Padahal atribut itu sudah ditanggung dalam dana BOS,” terangnya. 


Seperti diketahui, Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK sudah mengunjungi Pemda Konkep dan meninjau langsung lokasi pertambangan PT. GKP tapi di sana sifatnya cuma mengimbau agar perusahaan tersebut pasca dicabut IPPKH-nya untuk melakukan pemulihan lingkungan padahal selama ini perusahaan itu sudah nyata-nyata tidak layak melakukan aktifitas penambangan di pulau kecil. “Apalah artinya himbauan itu kasihan. Padahal selama ini masyarakat Wawonii dan kami sendiri AP2 sudah demo di pusat agar perusahaan itu segera ditindak. Jadi kita harap KPK segera bertindak tegas dan jangan telat merespon laporan,” tambah Fardin. 


Untuk diketahui juga, Kopsurgah KPK mulai besok (Rabu-Kamis) akan menggelar pertemuan dengan Pemprov dan Pemda membahas korupsi secara umum dan pencegahan korupsi di bidang pertambangan. “Kami minta jangan begitu terus tiap tahun sementara korupsi makin merajalela,” pinta Hasanuddin. 


Laporan: Edi

Editor: Kalpin