KARYANTARA.COM

Menteri Dalam Negeri, Jenderal Pol. (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A, Ph.D secara resmi membuka Rapimprov Kadin Sulawesi Tenggara 2025. Acara ini berlangsung di Grand Hotel Claro Kendari pada 27 Agustus 2025.



Dalam kesempatan tersebut, Mendagri didampingi oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Ketua Umum Kadin Indonesia, serta 12 Ketua Umum Kadin dari berbagai provinsi. Kehadiran Tito Karnavian semakin berkesan dengan busana batik abu-cokelat yang dipadukan dengan selendang kain tenun khas Sultra.

Pada Rapimprov 2025 ini, Kadin Sultra secara simbolis melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan berbagai pihak di sejumlah bidang kerja sama. Di antaranya dengan Universitas Sulawesi Tenggara, STIE-66 Kendari, Balai Besar Latihan Vokasi dan Produktivitas (BBLVP) Makassar, BPVP Kendari, hingga Bank BRI.

Dalam sambutannya, Ketua Umum Kadin Sultra, Anton Timbang, menegaskan bahwa program kerja Kadin Sultra ke depan akan berfokus pada dua hal utama: menyukseskan program MBG pemerintahan Prabowo-Gibran, serta mendorong program hilirisasi Aspal Buton di tingkat nasional.

“Untuk mendukung program MBG, sejak Januari 2025, Kadin Sultra telah aktif berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional, Satgas MBG, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Bersama 17 kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara, kami berkoordinasi, memverifikasi, dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi melalui program MBG Kadin Sultra yang kemudian ditindaklanjuti Satgas MBG Kadin Indonesia,” ujar Anton.

Adapun jumlah usulan SPPG melalui Kadin Sultra adalah 55 unit. Dari total tersebut, terdapat 33 SPPG yang dapat diusulkan, dengan rincian 12 SPPG siap operasional, 23 SPPG telah disetujui untuk dibangun, dan 30 SPPG belum mendapatkan persetujuan pembangunan.

Permasalahan utama yang dihadapi adalah terkait permodalan, yang hingga kini belum mendapatkan perhatian serius dari perbankan. Dalam forum ini, Anton juga menyampaikan permohonan kepada Gubernur Sultra sebagai pemegang saham terbesar di Bank BPD Sultra agar membahas bersama skema pembiayaan program SPPG MBG.

Kabar baiknya, Danantara (Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara) telah menetapkan 18 proyek hilirisasi nasional, di mana industri Aspal Buton menjadi salah satunya, dengan nilai investasi mencapai Rp1,49 triliun. Melalui hal ini, Kadin Sultra mendorong agar Aspal Buton dapat ditetapkan sebagai proyek strategis nasional.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, S.E., M.M., dalam sambutannya menekankan bahwa akan ada tugas besar ke depan bagi Kadin dan Pemerintah Sultra. Menurutnya, program hilirisasi hanya akan bertahan 10–15 tahun, karena sumber daya yang dihilirisasi pasti akan habis. Tantangan berikutnya adalah memikirkan langkah lanjutan setelah sumber daya tersebut tidak lagi tersedia.

Pemerintah Provinsi Sultra juga diketahui tengah melakukan roadshow ke berbagai daerah untuk memperkenalkan Aspal Buton agar dapat diserap dalam berbagai proyek pembangunan. Harapannya, Aspal Buton dapat menjadi bahan baku nasional dalam seluruh program pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa “suatu negara dapat melompat lebih maju jika swastanya yang harus didukung.”

Ia juga menyoroti kondisi fiskal Sulawesi Tenggara yang masih lemah karena pendapatan daerah sangat bergantung pada transfer pusat. Pendapatan asli daerah (PAD) Sultra hanya mencapai 34,07% dari total APBD.

Sebagai penutup, Mendagri mengapresiasi sejumlah daerah yang berhasil meningkatkan realisasi pendapatan daerah. Kabupaten Wakatobi tercatat mencapai 63,05%, Kota Baubau 62,81%, Kabupaten Muna 59,46%, Kota Kendari 58,25%, Kabupaten Konawe 56,56%, Konawe Selatan 55,81%, Buton Selatan 55,81%, Buton 54,86%, Kolaka Utara 54,30%, dan Buton Utara 54,03%.

Adapun realisasi pendapatan terendah ditempati Kabupaten Konawe Utara dengan capaian 29,77%.


Penulis: Ardi Wijaya 

Editor: Kalpin