Menyadari tingginya potensi kerawanan unjuk rasa, gesekan tambang, hingga sengketa pertanahan di Bumi Konawe, Kapolda Sultra Irjen Pol Himawan Bayu Aji memasang alarm siaga bagi jajaran Polres Konawe. Ketepatan membaca tanda-tanda letupan konflik sosial dan potensi blokade jalan sebelum sempat melumpuhkan ruang publik menjadi tuntutan yang ditaruh di pundak personel kepolisian setempat.


Dalam kunjungan kerjanya di Mapolres Konawe, Senin (14/9/2026), jajaran kepolisian diminta mengikis watak represif dan memprioritaskan mekanisme dialog serta keadilan restoratif (restorative justice) dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat.


Pengarahan yang berlangsung sekitar tiga jam di Aula Mapolres Konawe tersebut membedah cara pandang aparat dalam menangani aduan masyarakat. Mengikutsertakan Direktur Intelkam Kombes Pol Muhammad Baderi, Kabid Propam Kombes Pol Erick Budi Santoso, dan Karo SDM Kombes Pol Slamet Ramelan, agenda ini secara spesifik membedah tata kelola pengamanan wilayah dan pengawasan ketat terhadap etika personel di lapangan.



Sebagai daerah dengan intensitas aktivitas agraria dan industri ekstraktif yang tinggi, potensi gesekan tapal batas, sengketa lahan, polemik pertambangan, hingga ancaman unjuk rasa anarkistis yang berujung pada aksi pemblokiran jalan adalah keniscayaan. Himawan menginstruksikan aparat di lapangan untuk tidak buru-buru mengambil langkah represif atau sekadar bertindak sebagai pemadam kebakaran saat konflik komunal meletup. Penanganan sengketa diwajibkan mengedepankan ruang dialog dan mediasi dengan menggandeng tiga pilar di tingkat tapak, yakni Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta pemerintah desa atau kelurahan.


"Setiap personel harus mampu menjadi bagian dari solusi. Hadir di tengah masyarakat, mendengarkan persoalan, memberikan pelayanan yang cepat dan transparan, serta merespons setiap permasalahan dengan sikap humanis dan profesional," tegas Irjen Pol Himawan di hadapan ratusan personel.



Sinergitas lintas sektor di tingkat bawah, terutama koordinasi antara Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan perangkat desa, diposisikan sebagai garda terdepan untuk menyelesaikan friksi sosial sebelum meluas menjadi krisis keamanan daerah. 


Di sisi lain, pengawasan internal menjadi sorotan ketat menyusul hadirnya jajaran Bidang Propam dan Direktorat Intelkam Polda Sultra. Kapolda memperingatkan perwira dan bintara Polres Konawe agar menjaga kedisiplinan tinggi, menghindari pelanggaran etik, dan tidak bermain mata dalam penanganan perkara masyarakat.



Keadilan restoratif dan pendekatan humanis, dan doktrin "hadir, berbuat, dan bermanfaat" bukan diuji dari kepatuhan perwira mencatat arahan pimpinan. Apakah aparat benar-benar hadir membawa solusi yang memanusiakan warga, atau jargon "bermanfaat" itu menguap begitu saja.



Penulis: Ardi Wijaya

Editor: Kalpin