KONUT, KARYANTARA.COM - Ribut-ribut soal penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) di bumi Oheo Konawe Utara akhirnya menemui jalannya. Sebelumnya terjadi jalan buntu yang menguras energi. Penyebabnya terungkap setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diusulkan pihak Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) digelar Komisi III DPRD Konut, Senin sore (29/6/2026).


Ketua KKKS, Masruli S.PDi,.Gr mengungkapkan keresahan para orangtua penerima PIP yang harus dibuat repot menyiapkan berkas lalu bolak balik ke Bank BRI cabang Konut yang belum tentu cair hari itu. Sebab proses aktivasi dan pencairan masih mengalami kendala. Olehnya pihaknya meminta pihak Bank BRI agar mau menerima usulan kolektif. “Tahun-tahun sebelumnya kami bantu uraikan secara kolektif sehingga memudahkan siswa dan orang tuanya menerima dana PIPnya. Olehnya kami minta seperti itu juga, jangan justru ditolak oleh staf Bank BRI,” keluhnya. 



Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kusman Laasamana S.Pd yang hadir didampingi dua stafnya tidak punya data total jumlah usulan dari PAUD, SD dan SMP. Dia cuma menyebut tahun 2026 ini untuk yang menerima tingkat SD totalnya 2.339. Untuk SMP penerima PIP yakni 1092 siswa.


“Besarannya untuk kelas 1 SD dan kelas 6 SD Rp225 ribu per tahun. Untuk kelas 2 sampai kelas 5 totalnya Rp450 ribu per tahun. Untuk SMP kelas 7 dan 8 Rp750 ribu dan kelas 9 Rp375 ribu,” katanya sembari menegaskan nanti akhir tahun diketahui berapa miliar yang tersalur. Untuk tahun 2025 total yang disalurkan ke SD Rp1,5 miliar lebih. Untuk SMP Rp1,1 miliar lebih.


Supervisor Bank BRI Konut, Darto mewakili kepala cabangnya memohon maaf pimpinannya tidak bisa hadir. Darto dengan tegas mengatakan pencairan bisa dilakukan secara kolektif. Ini cuma miskomunikasi saja. “Kami siap memberikan layanan terbaik. Kami minta maaf jika terjadi komunikasi yang buntu dalam pengurusan belakangan ini,” tegasnya.


Ketua Komisi III, Samir didampingi dua anggotanya, Satria Baikole dan Hamiria menjalankan RDP dengan hasil sesuai berita acara bahwa pihak BRI akan menjamin penyaluran PIP dengan penuh kemudahan. 


Disela-sela RDP, Satria meminta pihak Diknas agar bekerja sesuai data. Masa diminta data berapa jumlah total yang diusulkan tidak bisa dijawab. Bahkan dia berjanji akan mengecek ke sekolah-sekolah terkait kebenaran para penerima PIP. “Kami minta agar data diperbaiki. Sebab kami sering dapat laporan masih banyak yang tidak mampu tapi tidak terima PIP. Jangan sampai ada yang mampu tapi terima. Dan ini tidak adil, makanya kan saya cek fakta-fakta ini,” terangnya.


Penulis: Kalpin