Selama tiga hari ke depan, denyut nadi pemerintahan kawasan timur Indonesia terpusat di Kota Kendari. 17 wali kota hadir, dari semenanjung Sulawesi, Maluku, hingga daratan Papua dalam Rakorwil VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Isu darurat sampah, cekaknya anggaran daerah, hingga beratnya beban pembiayaan PPPK ternyata tak lagi bisa dihadapi sendirian oleh tiap daerah. Pertemuan ini menjadi momentum krusial untuk menyatukan suara dan merumuskan ‘peluru’ rekomendasi bersama sebelum bertarung di tingkat nasional.

Memberikan sambutan dalam forum bergengsi tersebut, Siska Karina Imran yang bertindak selaku Ketua APEKSI Komwil VI, langsung menyoroti satu isu krusial yang kerap menjadi "penyakit" wajah perkotaan: tata kelola sampah. Mengusung tema "Kolaborasi dan Sinergi Membangun Indonesia Timur", Siska menegaskan urusan limbah ini telah berevolusi dari sekadar masalah kebersihan menjadi krisis nasional yang butuh penanganan lintas sektor.

"Persoalan sampah ini sudah menjadi atensi langsung pemerintah pusat. Karena itu, forum ini kita jadikan wadah bagi para kepala daerah untuk saling bertukar resep dan membedah praktik terbaik dari daerah masing-masing," ungkap Siska, Rabu (3/6/2026).

Di hadapan belasan koleganya, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menitipkan pesan solidaritas. Ia mengobarkan semangat agar gerbong pembangunan tak hanya dinikmati oleh segelintir kota besar.

"Kita ingin semua kota di kawasan timur ini tumbuh dan berlari bersama. Tidak boleh ada satu pun yang tertinggal. Kolaborasi adalah kunci utama untuk mengakselerasi kemajuan daerah kita," tegas Siska penuh optimisme.

Namun, semangat itu langsung diuji dengan rentetan persoalan nyata yang membelit pemerintah kota hari ini. Mulai dari keruwetan pengelolaan sampah yang kini ditarik menjadi isu nasional, keadilan transfer dana ke daerah, hingga pusingnya kepala daerah menanggung beban pembiayaan tenaga PPPK di tengah cekaknya ruang fiskal.

Mewakili Pengurus Pusat APEKSI, Tauhid Soleman mengakui bahwa tekanan ekonomi global makin mempersempit ruang gerak APBD. "Hampir semua kota menghadapi tantangan serupa. Lewat forum ini, kita dipaksa untuk saling belajar mencari celah solusi. Kolaborasi saat ini adalah sebuah kebutuhan, bukan lagi pilihan," jelasnya.

Ambisi menyusun City Branding untuk pamer ke kancah internasional tentu terdengar megah di atas kertas. Publik di kawasan timur akan menagih bukti nyata, bukan sekadar tebalnya tumpukan kertas rekomendasi. Jika kumpulnya 17 kepala daerah di Kendari ini hanya berujung pada seremoni dan wisata birokrasi, maka narasi "Kolaborasi Membangun Indonesia Timur" tak lebih dari sekadar ilusi.

Rakernas di Medan akhir Juni nanti akan menjadi panggung pembuktian sesungguhnya: mampukah konsolidasi dari pesisir Teluk Kendari ini benar-benar punya ‘gigi’ untuk mendobrak kebuntuan kebijakan pusat, atau lagi-lagi layu sebelum dieksekusi.

 

Laporan: Ardi Wijaya

Editor: Kalpin