Wabup Konut, Abuhaera didampingi Sekda menyerahkan dokumen pertanggungjawaban APBD 2025 kepada ketua DPRD.


KONUT, KARYANTARA.COM - Uang senilai Satu Triliun Empat Ratus Miliar Lebih tahun 2025 sudah habis digunakan. Anggaran ini tercatat sebagai pertanggungjawaban APBD tahun 2025 oleh Pemda Konut. Bahkan oleh BPK-RI perwakilan Sultra telah memberikan penilaian WTP dengan beberapa catatan yang harus segera dituntaskan. 

Menindaklanjuti hal tersebut, DPRD Konut menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 pada Senin sore hingga malam (6/7/2026) di aula rapat dewan. 


Rapat yang dipimpin ketua DPRD, Herman dan dihadiri wakil ketua 1 beserta sepuluh anggota dewan lainnya. Wakil Bupati Konut, Abuhaera dipersilakan membacakan sambutan bupati. Wakil bupati dua periode ini menyebut bahwa penggunaan anggaran 2025 terbilang sehat. Walau masih perlu dimaksimalkan pengelolaannya terkhusus soal penggalian potensi yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). 


“Apa yang sudah dikerjakan tahun lalu oleh eksekutif dan legislatif pada hakikatnya untuk kesejahteraan masyarakat. Olehnya pengelolaan APBD dijalankan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” jelasnya. 




Usai membacakan, rapat berlanjut pada sesi lebih spesifik dengan pertanyaan mendalam dari anggota dewan. Politisi Partai Hanura, Samir dan politisi PKB, Rasmin Kamil menyoroti penggunaan anggaran pembebasan lahan senilai Rp11 miliar lebih yang tidak matang perencanaan dan kajian sehingga tanah yang diganti rugi sebagian tidak menjadi skala prioritas. Semisal pembebasan ganti rugi lahan pembangunan kantor Bawaslu. 


Rasmin menyebut pentingnya penuntasan lahan di jalan Punggomosi dan lanjutan pembebasan lahan Laronanga. “Jalan di Punggomosi sudah bertahun-tahun tidak diselesaikan masalahnya padahal ini jalan yang ada di dalam kota Wanggudu,” kata Rasmin dengan nada keras. 


Mendengar ini, Sekda Konut Safruddin tidak terima disebut tidak mampu menuntaskan hingga membuatnya pukul meja. Saling menyalahkan pun terlontar dari mulut Sekda yang membela diri bahwa masalah itu seharusnya juga dituntaskan anggota dewan. Bukan menyalahkan eksekutif. 


Rasmin pun makin tegas suaranya bahwa tugas dewan bukan eksekutor. Saling serang dengan kata-kata pembelaan makin mengeras di ruang rapat. Ketua DPRD langsung mengambil palu sidang lalu memukulkan ke meja sebanyak tiga kali dan meminta pak Sekda agar tenang menjelaskan dan jangan terlalu melebar ke mana-mana. Karena rapat makin alot, ketua DPRD menskors rapat.



Laporan: Ardi

Editor: Kalpin