www.karyantara.com – KONAWE. Ada yang beda dari agenda Polres Konawe awal pekan ini. Pucuk pimpinan kepolisian setempat tak datang sendirian, melainkan membawa skuad penuh pejabat utamanya melewati jalanan Konawe menemui jajaran Kejaksaan Negeri dan pimpinan DPRD, Senin (3/8/2026).

Safari dua lokasi ini berlangsung maraton sejak pagi hingga siang. Pagi hari difokuskan untuk menyamakan persepsi penyidikan bersama Kejaksaan, sebelum bergeser ke gedung dewan usai jam istirahat siang untuk membahas isu sosial masyarakat.

Gedung Kejari Konawe jadi perhentian pertama. Kapolres bersama para Kasat disambut Kepala Kejaksaan Negeri Konawe, Fachrizal. Di meja diskusi, kedua pihak tampak membedah hambatan teknis penegakan hukum. Mulai  dari tingkat penyidikan hingga penuntutan. Langkah ini cukup krusial, agar proses hukum berjalan presisi dan tak ada lagi kasus yang menggantung akibat sumbatan komunikasi antarpenyidik dan jaksa penuntut.

AKBP Edi Raharjono menegaskan, kesamaan pandangan antara kepolisian dan kejaksaan adalah kunci utama peradilan terpadu. "Silaturahmi ini langkah nyata agar pelaksanaan tugas berjalan profesional dan akuntabel. Kami ingin komunikasi makin cair, sehingga kepastian hukum bagi masyarakat bisa dihadirkan lebih cepat," tegasnya.


Usai jeda siang, safari berlanjut ke gedung DPRD Konawe. Di hadapan pimpinan dan anggota dewan, fokus pembicaraan bergeser ke isu keamanan wilayah dan pengawalan pembangunan daerah. Bagi Kapolres, wakil rakyat adalah 'radar' efektif untuk menyerap aspirasi warga, sehingga sinergi ini penting untuk mendeteksi sekaligus menyelesaikan potensi konflik sosial sebelum membesar.

Senyum lebar dan cangkir kopi yang tersaji di dua markas strategis itu memang memberi angin segar. Namun, keharmonisan ini akan benar-benar diuji saat benturan kepentingan atau konflik sosial pecah di lapangan: apakah hukum tetap berdiri tegak tanpa tebang pilih?

Harapan masyarakat Konawe sebenarnya sederhana dan tidak muluk-muluk. Di tengah tumpukan laporan aduan warga yang sering terkesan lambat ditindaklanjuti. Mulai dari kasus pencurian, penipuan, hingga sengketa lahan. Sinergi seperti ini dituntut memberi dampak instan.

Publik nantinya akan menagih 'kemesraan' aparat dan wakil rakyat ini terwujud dalam bentuk patroli yang presisi serta tindakan tegas tanpa pandang bulu, dan bukan sekadar basa-basi.


Penulis: Ardi  Wijaya

Editor: Kalpin